Tolak Demo 1 Maret 2024, Tindak Kecurangan Pemilu Bisa Dilaporkan Hingga Ditempuh Jalur Hukum
--
Seandainya ada kecurangan, mekanisme hukum telah disediakan, seperti melaporkan ke Bawaslu atau mengajukan kasus ke Mahkamah Konstitusi (MK), sebagai jalur resmi penyelesaian.
Lebih bijaksana jika masyarakat sekarang berfokus pada upaya membangun kembali persatuan dan menjaga kondusivitas pasca-Pemilu, daripada terjebak dalam propaganda dan provokasi yang mengarah pada instabilitas negara.
Persatuan dan kesatuan adalah kunci, seperti yang telah diajarkan oleh para pendiri bangsa, untuk membangun Indonesia yang kuat.
Jika persatuan dapat dipertahankan pasca-Pemilu, maka stabilitas negara akan terjaga, memungkinkan penerus kepemimpinan untuk melanjutkan dan memaksimalkan program pemerintahan yang baik.
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Hadi Tjahjanto, telah mengajak pemuka agama untuk menjaga kondusivitas antarumat beragama pasca-Pemilu 2024, sebuah langkah yang dianggap penting mengingat peran tokoh agama dalam masyarakat.
Baca juga: Cara Cek Turnitin Gratis di Hp Untuk Mahasiswa Akhir Terbaru 2024, Cepat dan Gratis!
PP Muhammadiyah juga mengimbau semua pihak untuk menjaga kondusivitas dan saling menghormati pasca-Pemilu 2024.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, menyarankan bagi yang keberatan dengan hasil Pemilu untuk menggunakan jalur hukum yang tersedia, bukan demonstrasi, untuk menghindari konflik dan kekerasan.
Penting bagi semua elemen masyarakat untuk berupaya menjaga kondusivitas bangsa pasca-Pemilu 2024, dan tidak terprovokasi untuk melakukan aksi yang dapat memicu kerusuhan atau instabilitas negara.
