UU Kepala Desa Direvisi, Masa Jabatan Jadi 8 Tahun Maksimal 2 Periode! Baleg DPR Resmi Setujui
--
BISNIS - Aksi demo yang dilakukan oleh banyak kepala desa nampaknya memberikan lampu hijau. Baleg DPR kini telah menyetujui permintaan revisi UU Kepala Desa menjadi 8 tahun masa jabatan dengan maksimal 2 periode. Hal ini artinya, semua hanya menuggu pemerintah melakukan pengesahan UU saja.
Badan Legislasi DPR RI telah memutuskan pada tingkat pertama revisi UU No. 6 Tahun 2014 mengenai Desa, dengan persetujuan dari sembilan fraksi untuk membawa RUU ini ke rapat paripurna guna pengesahannya menjadi UU.
"Dua, ketentuan Pasal 26, Pasal 50, dan Pasal 62 ditambah pengaturan terkait pemberian tunjangan purna tugas satu kali di akhir masa jabatan kepala desa, BPD, dan perangkat desa sesuai kemampuan keuangan desa," ujar Wakil Ketua Baleg Achmad Baidowi dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I revisi UU Desa di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat.
Baca juga: Download Config Axis Game HTTP Custom Terbaru 2024, Cara Mudah dapat Internet Gratis!
Revisi ini mencakup tujuh poin kunci, termasuk penambahan Pasal 5A tentang alokasi dana konservasi dan rehabilitasi, serta Pasal 34A yang menetapkan kriteria jumlah calon dalam pemilihan kepala desa.
"Terkait masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun dan dapat dipilih paling banyak untuk dua kali masa jabatan," ujar Baidowi.
Perubahan signifikan lainnya adalah pada Pasal 39, yang mengubah masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun dengan kesempatan memimpin hingga dua periode, berbeda dari ketentuan sebelumnya yang memungkinkan kepala desa menjabat selama enam tahun dengan maksimal tiga periode.
Revisi ini juga memperbaharui Pasal 72 tentang sumber pendapatan desa, Pasal 118 mengenai ketentuan peralihan, dan Pasal 121A tentang pemantauan serta peninjauan UU.
"Kepada pimpinan dan anggota Badan Legislasi, menteri, beserta tim pemerintah kami ucapkan terima kasih atas segala saran dan masukannya di dalam pembahasan," ujar Baidowi.
Menteri Dalam Negeri, M Tito Karnavian, menyambut baik keputusan Baleg DPR ini sebagai langkah mendekati pengesahan RUU menjadi UU.
